FFI INFO - Bekali Harimu Dengan Lunchbox Susun Cantik -  FFI INFO - Ayo Meriahkan Hari Susu Sedunia 2013 Bersama Frisian Flag! -  FFI INFO - Frisian Flag Luncurkan Gerakan Nusantara, Sebuah Ajakan Minum Susu Tiap Hari Untuk Anak Cerdas Aktif Indonesia -  FFI INFO - Frisian Flag 123 456 – Inovasi Susu Pertumbuhan Pertama di Indonesia dengan Isomaltulosa untuk Gizi Lengkap dan Seimbang -  FFI INFO - Dalam uji klinis di Indonesia, anak-anak yang mengkonsumsi ISOMALTULOSA dapat berkonsentrasi dan memiliki daya ingat lebih baik selama kurang lebih 3 jam dibandingkan mereka yang mengkonsumsi produk tanpa ISOMALTULOSA -  FFI INFO - Sebagai karbohidrat unik yang diperoleh dari madu dan gula tebu, Isomaltulosa menghasilkan glukosa alami yang mempunyai respon glikemik rendah dan lebih lambat diproses dalam tubuh -  FFI INFO - ISOMALTULOSA yang terkandung di dalam susu pertumbuhan dapat memberikan energi yang lebih tahan lama pada otak -  FFI INFO - Melalui uji klinis, ISOMALTULOSA Terbukti Aman dan Bermanfaat Bagi Anak -  FFI INFO - ISOMALTULOSA tidak akan memicu obesitas serta tidak membawa keasaman dalam mulut yang menyebabkan kerusakan pada gigi -  FFI INFO - ISOMALTULOSA mampu memberikan asupan energi yang konsisten dan lebih tahan lama untuk mendukung kinerja otak yang optimal, ketika aktif ataupun beristirahat -  FFI INFO - ISOMALTULOSA Beri Pengaruh Positif Pada Konsentrasi dan Daya Ingat Anak! -  FFI INFO - Rasa Lezat Hidup Sehat Dunia Cerah Susu Saya Susu Bendera -  

Industri Susu Terabaikan

Email Cetak PDF
Industri Susu Terabaikan

JAKARTA - Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang adil dan memberikan insentif yangcukup untuk merangsang peternakan sapi perah rakyat mendorong industri pengolahan susudan meningkatkan konsumsi susu nasional. Selama ini, pemerintah cenderung mengabaikan sektor persusuan dan hanya fokus pada program swasembada beras dan daging. Minimnya keberpihakan pemerintah kepada sektor persusuan antara lain tercermin pada struktur tarif impor susu yang timpang antara hulu dan hilir, tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk mendorong peternakan sapi perah lokal, serta kurangnya upaya meningkatkan konsumsi susu di dalam negeri.Disisi lain,"trisula"pemerintah, yaitu Kementerian Pertanian (Kementerian), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki persepsi dan kebijakan sendiri-sendiri. Akibatnya peternakan sapi perah dan industri pengolahan susu tidak terintegrasi. Itu pula yang menyebabkan peternak sapi perah tidak berkembang dan tak mampu memenuhi permintaan industri pengolahan susu, Pembinaan dan bantuan kepada peternak sapi perah lokal selama ini justru lebih banyak dilakukan industri pengolahan susu, ketimbang pemerintah.

Hal itu terungkap dalam diskusi terbatas bertajuk BeaMasukBahan Baku Susu Olahan Antara Kebijakan Hulu dan Hilir? yang diselenggarakan Investor Daily di Jakarta, Selasa (27/3). Diskusi yang dimoderatori Pemimpin Redaksi Investor Daily Primus Dorimulu itu menghadirkan pembicara Direktur Eksekutif Asosiasi Industri PengolahSusu (AIPS) Syahlan Siregar, Human Re­sources & Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia Sri Megawati, dan Le­gal & Corporate Affairs Director PT Nestle Indonesia Debora Tjandrakusuma.Pembicara lainnya adalah Dirjen Pengolah­an dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementan Zaenal Bachrudin, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Astera Primanto Bakti, Direktur Industri Minuman dan Tembakau Ditjen Industri Agro Kemenperin Enny Ratnaningtyas, anggota Komisi IV DPR SiswonoYudhohusodo, serta pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo.

Sangat Minim

Menurut Syahlan Siregar, sektor persusuan nasional selama ini cenderung terabaikan. Dalam kebijakan impor, misalnya, industri mendapat perlakuan yang tidak fair.Pemerintah memberlakukan tarif bea masuk (BM) terhadap produk susu olahan sebesar 0%, tapi impor bahan baku susu dikenai BM 5%. "Akibatnya, susu olahan produk dalam negeri yang selama ini menyerap susu peternak lokal, sulit bersaing dengan produk impor," ujar dia.Pembinaan pemerintah terhadap peternak sapi perah lokal, kata Syahlan, juga sangat minim. Upaya itu lebih banyak dilakukan swasta, terutama industri pengolahan susu (IPS) yang menjalin kerja sama dengan peternak sapi perah lokal. Tak mengherankan jika para peternak sapi perah rakyat selama ini hanya mampu memasok 25% kebutuhan susu nasional."Sekitar 75% bahan bakususu untuk IPS yang nilainya rata-rata US$ 600 juta per tahun terpaksa harus diimpor dan berbagai negara," paparnya.

Usulan DPN

Sementara itu, berdasarkan dokumen yang diperoleh Investor Daily, Dewan Persusuan Nasional (DPN) yang terdiri atas Gahungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Gabungan Kelompok Tani (Gapok-tan) Sapi Perah, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) pada Oktober tahun lalu pernah menyurati Komisi IV DPR. Mereka meminta DPR ikut memperjuangkan agar peternak sapi perah rakyat mendapat alokasi anggaran dalam APBN 2012.

Bersambung ke hal 11

Industri Susu Terabaikan

Sambungan dari hal 11

Anggaran diperlukan untuk menyubsidi harga susu sebesar Rp 400 per liter dan subsidi pakan konsentrat Rp 300 per kg. "Subsidi diperlu­kan karena harga yang diterima peternak tidak imbang dengan biaya produksi," kata Ketua DPN Teguh Boediyana dalam suratnya kepada Komisi IV DPR.DPN juga mengusulkan pemberian bantuan untuk pengujian kualitas su­su oleh pihak ketiga yang kredibel dan independen. Usulan lain adalah ban­tuan pembesaran pedet sapi perah untuk bibit unggul Rp 10 juta per ekor, bantuan revitalisasi tiga pabrik susu yang diriliki peternak melalui wadah koperasi, sebesar Rp 15 miliar per pabrik.Selain itu, DPN mengusulkan pem­berian bantuan pembangunan col­lecting center guna meningkatkan kualitas susu. "Tahun ini, sekurang-kurangnya 30 unit perlu dibangun,"' ujar Teguh Boediyana.

Usulan   Diabaikan

Agus Parabagyo mengungkapkan, dalam APBN 2012 tidak ada alokasi anggaran untuk pemberdayaan peter­nak sapi perah.Usulan DPN agar pemerintah mengalokasikan anggaran yang totalnya mencapai Rp 600 milir untuk peternak sapi perah rakyat ti­dak direspons Kementerian Pertanian (Kementan)."Padahal, peternak menghadapi kenaikan harga pakan yang cukup tinggi, sehingga bisa berpengaruh ke volume dan kualitas susu," tuturnya.Menurut Agus, pemerintah seharusnya bisa mengalokasikan anggar­an tersebut karena dalam struktur anggaran Kementan 2012 ada alokasi dana bantuan sosial cukup besar, mencapai Rp 8 triliun. Siswono Yudhohusodo menjelaskan, anggaran Kementan dalam lima tahun terakhir naik lebih dua kali lipat menjadi Rp 17,7 triliun dari Rp 7,6 tri­liun. Namun, alokasi anggaran untuk pemberdayaan peternak sapi perah dan susu masih sangat kecil."Pemerintah masih memprioritaskan anggaran untuk pangan beras terkait target surplus 10 juta ton dan swasembada daging pada 2014," kata mantan menteri era Orde Baru itu. Siswono menjelaskan, Komisi IV DPR siap mengakomodasi usulan da­na pemberdayaan peternak sapi perahdan susu dalam pembahasan APBN-P 2012. 'Tidak ada salahnya IPS melobi Komisi IV DPR dan Kementan," ucap dia.

Diserap Penuh

Syahlan Siregar menegaskan, AIPS terus mengupayakan perjanjian yang mengikat agar seraua produksi peter­nak sapi perah rakyat diserap penuh industri."Ini sudah difasilitasi Kemenperin.Tapi.sepertinya justru dari GKSI yang belum merespons," ujarnya.Zaenal Bachrudin mengakui, pro­gram pengembangan sapi perah da­lam APBN belum ditentukan karena pemerintah masih fokus mengejar pencapaian swasembada daging 2014.Program yang ada baru dialokasikan bagi sapi potong."Untuk meningkat­kan produksi dan kualitas susu lokal perlu didukung dengan pendanaan yang cukup," tuturnya.Zaenal mengemukakan, Kemen­tan berkomitmen mendorong hilirisasi susu dengan semarigat memanfaatkan potensi lokal. UU Peteraakan pasal 34-36 mengamanatkan bahwa industrialisasi sektor peternakan harus menyerap produk lokal, sedangkan produk impor hanya untuk memenuhi kalau kebutuhan belum mencukupi. Sri Megawati menuturkan, Frisian Flag saat ini menjalin kemitraan de­ngan sekitar 25 ribu peternak sapi di Jawa Barat, serta kurang lebih 40 ko­perasi."Kami tidak mau enak sendiri.Sudah ada ikatan batin dengan peter­nak.Kami sudah membina mereka.Jadi, tidak mungkin ditinggalkan," ujar Megawati.

Debora Tjandrakusuma menambahkan, saat ini, pihaknya bekerja sama dengan sekitar 35 ribu peternak sapi di Jawa Timur. Nestle menyerap sekitar 650 ribu liter susu bahan baku per hari. "Itu Belum termasuk setelah pabrik baru beroperasi komersial nanti," ucap dia.Menurut Enny Ratnaningtyas, in­dustri susu merupakan salah satu sek­tor yang menjadi prioritas Kemente­rian Perindustrian (Kemenperin). Saat ini terdapat 51 industri pengolahan susu skala menengah dan besar yang beroperasi di Indonesia. Total kebutuhan baku tercatat hingga 3,2 juta ton per tahun, sedangkan pasokan domestik hanya 690 ribu ton. Dengan, populasi sapi perah berdasarkan hasilsensus Badan Pusat Statistik (BPS)Kementan tahun 2011 tercatat 597.135 ekor. "Impor bahan bakususu menunjukkan tren naik. Saat ini, susu impor memasok 79% kebutuhan dalam negeri, dan hanya 21% yang dipasok lokal," ujar Enny.

Enny menambahkan, dalam proyek investasi yang masuk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pemba­ngunan Ekonomi hidonesia (MP3EI) 2012, ada tiga perusahaan besar yang melakukan investasi industri pengolahan susu, yakni Nestle, Indolakto, danGarudafood Putra Putri Jaya. Itu artinya akan ada tambahan kebu­tuhan pasokan bahan baku. Indolakto memverifikasi kebutuhannya hingga 50 -100 ton per hari. Belum lagi Garu­dafood yang dijadwalkan beroperasi komersial akhir tahun ini akan butuh 50 ton per hari."Kebutuhan akan naik, dan ini di­pasok dari impor.Itu kondisi saat ini dan tantangan bagi peternak sapi pe­rah dalam negeri," papar Enny.Enny menambahkan, konsumsi sususegar di dalam negeri masih tergolong rendah, yakni 11,02 kg per kapita per tahun. Jauh di bawah negara Asean lainnya, seperti Filipina dengan 22 kg per kapita per tahun, Malaysia dengan 20 kg per kapita per tahun, dan Thailand dengan 33 kg per kapita per tahun.

Dia mengusulkan pemberian insentif kepada IPS yang menyerap susu segar dari peternak lokal dan memberi disinsentif kepada IPS yang tidak melakukan hal tersebut.Suswono menambahkan, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk mendorong sektor persusuan nasional. Pertama, memacu konsumsi susu segar per kapita di dalam negeri. Selain itu, populasi sapi perah perlu dinaikkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap susu impor. Langkah selanjutnya adalah menerapkan modernisasi serta menaikkan standar higienitas dan skala ekonomis usaha peternak sapi perah."Bagaimana supaya peternak mendapat bunga rendah?Peluang dari kredit usaha peternakan sapi bagaimana? Di sisi lain, bagaimana su­paya importir tidak mendapat insentif," ujar Siswono.Menurut Astera Primanto Bakti, perubahan BM perlu dilakukan secara hati-hati agar tercipta harmonisasi tarif yang menguntungkan semua pihak.




Add this page to your favorite Social Bookmarking websites

Please register to write your comments

logo-campina

logo-muilogo-bpom

Copyright©2011 Frisian Flag Indonesia. All Rights Reserved | Privacy Policy | Disclaimer